Hakikat Ekonomi dan Bisnis

MAKALAH ETIKA BISNIS DAN PROFESI “Hakikat Ekonomi dan Bisnis” Kelompok V Masrina Erika wati Latifa fadillah Asmawarni Jurusan akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas muhammadiyah makassar 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Hakikat Ekonomi dan Bisnis” ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih pada Bapak Ishak, M.si, Ak, selaku Dosen mata kuliah etika bisnis dan profesi yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah, dan juga bagaimana membuat sampah menjadi barang yang berguna. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan memohon kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang. Makassar, 22 April 2016 penulis A. Pendahuluan Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan pada pangan, sandang dan papan. Adanya kebutuhan tidak terbatas, dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, menjadi masalah pokok dalam ilmu ekonomi. Bagaimana memecahkan masalah ini, dengan mendyagunakan segala sumber, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu, termasuk bidang penelaahan ilmu ekonomi. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia khususnya para mahasiswa masih bingung dengan manfaat dan tujuan dari bisnis tersebut. Bangsa Indonesia, merupakan bangsa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah jika kita tidak pandai mengatur itu semua, maka bangsa kita akan jatuh ke dalam keterpurukan dalam hal perekonomian, kemiskinan dan menjadikan negeri kita gagal atau miskin. Pasti sebagai rakyat Indonesia kita tidak mau jika hal tersebut terjadi di negara yang kita cintai. Maka dari itu, kami ingin membahas makalah ini yang berjudul “Ekonomi dan Bisnis” yang menjadi salah satu topik pembahasan kami. Dalam makalah ini penulis akan memaparkan mengenai hakikat ilmu ekonomi, hubungan ekonomi dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, ciri-ciri bisnis modern, resiko bisnis serta hubungan bisnis dan pemerintah. Penulis berusaha untuk menyusun makalah ini semenarik mungkin agar para masyarakat khususnya mahasiswa dapat menyukai makalah ini. Sehingga, mahasiswa dapat mengenal dan mengerti bahkan mampu memahami serta menambah wawasan dalam dunia bisnis. B. Hakikat Ekonomi Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (fisik) anggota rumah tangganya (Capra, 2002). Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar bahwa adanya kebutuhan (needs) manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas (scarce resources), sehingga timbul persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan, ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran dicapai melalui peningkatan produksi dan distribusi dari sudut produsen di satu sisi, serta peningkatan pendapatan, konsumsi, dan lapangan kerja dari sudut konsumen di sisi lain. • Paradigma Ilmu Ekonomi Modern Hakikat manusia: 1. Manusia adalah makhluk ekonomi 2. Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas 3. Dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional Dampak: 1. Tujuan manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual 2. Mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah 3. Manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transedental (kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas, Tuhan) yang dimiliki manusia • Etika Dan Sistem Ekonomi Sistem merupakan jaringan berbagai unsur untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkna produksi dan pendapatan masyarakat. Dua paham sistem ekonomi ekstrem: ekonomi kapitalis (adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu) dikembangkan Amerika Serikat dan Inggris serta sekutu-sekutunya seperti Belanda, Jerman Barat, Perancis, Australia. Teori kebebasan oleh John Locke (liberalisme): dalam hal kepemilikan kekayaan, manusia memiliki kodrat dasar yang harus dihormati (life, freedoom, property). Pendapat lain oleh Adam Smith tentang pasar bebas dalam ekonomi mendukung tumbuhnya sistem ekonomi kapitalis. Ada dua ciri pokok: liberalisme kepemilikan dan dukungan ekonomi pasar bebas. Dengan demikian sistem ekonomi pasar kapitalis sebenarnya dilandasi oleh teori etika egoisme dan etika hak, serta mendapat pembenaran dari kedua teori tersebut. Sebaliknya paham ekonomi komunis yang memperoleh inspirasi dari pemikiran Karl Marx justru sangat menentang sistem kapitalis ini. Sehingga muncul alternatif sistem ekonomi komunis: kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dan bukan kemakmuran orang per orang. Sehingga sistem ekonomi komunis mendapat pembenaran dari etika altruisme (utilitarianisme dan deontologi). Tujuan sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis: keduanya hanya ditujukan untuk mengejar kemakmuran/ kenikmatan duniawi dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran rasional dan melupakan tujuan tertinggi umat manusia (kebahagiaan di akhirat). Soekarno dan Hatta memperkenalkan falsafah negara: Pancasila. Pokok-pokok pikiran dalam falsafah Pancasila: 1. Tujuan: mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera (sila ke-5). 2. Landasan operasional: kepercayaan kepada Tuhan YME sebagai landasan spiritual (sila ke-1), HAM (sila ke-2), persatuan/ kebersamaan rakyat dalam wilayah Indonesia (sila ke-3), dan kearifan demokrasi (sila ke-4). Falsafah Pancasila sebenarnya dilandasi oleh semua etika: 1. Teori teonom (sila ke-1) 2. Teori egoisme/ teori hak (sila ke-2) 3. Teori deontologi, teori kewajiban (sila ke-3dan 4) 4. Teori utilitarianisme/ altruisme (sila ke-5). C. Etika dan Sistem Komunis Tujuan sistem ekonomi komunis: untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia (majikan, pemilik modal) terhadap mausia lainnya (kaum buruh). Kelemahan sistem ekonomi komunis: a. Sistem ekonomi komunis didasarkan atas hakikat manusia tidak utuh b. Alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui c. Produktivitas tenaga kerja sangat rendah karena rakyat yang bekerja untuk negara tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat d. Keadaan perekonomian negara-negara Blok Komunis semakin memburuk karena terjadi pemborosan kekayaan negara, terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dingin menghadapi negara-negara Blok Barat. D. Etika dan Sistem Ekonomi Kapitalis Tujuan sistem ekonomi kapitalis: manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi (fisik) semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Sistem ekonomi kapitalis di negara-negara Barat telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan ciri-ciri: a. Kekayaan mereka sudah demikian besar, bahkan sudah melewati pendapatan negara-negara yang sedang berkembang. b. Kekuasaan para pemiliknya telah melewati batas-batas wilayah suatu negara. Bahkan tidak jarang mereka ini mampu mengendalikan keijakan aparat pemerintah dan legislatif di negara-negara di mana perusahaan ini berada demi keuntungan perusahaan-perusahaa tersebut. Akibat dari sistem ekonomi kapitalis: a. Terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan di bumi akibat kerakusan para pemilik modal yang didukung oleh aparat pemerintah. b. Terjadi ketidakadilan distribusi kekayaan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan kemakmuran yang makin tajam. c. Ancaman kekerasan, konflik antar negara, kemiskinan, dan pengangguran makin meluas. d. Korupsi, kejahatan kerah putih, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengejar kekayaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak telah meluas. e. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perjudian, kebebasan seks, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan tindakan-indakan amoral lainnya makin meluas. f. Gaya hidup modern yang boros dan terlalu konsumtif, penumpukan harta kekayaan yang jauh melampaui ukuran yang normal, serta pamer kemewahan dan kekayaan telah menjadi ciri yang sangat menonjol. g. Munculnya tanda-tanda tekanan mental dan psikologis, seperti stres, kasus bunuh diri, tindakan anarkis massal, pembunuhan karena masalah sepele, percecokan dan perceraian rumah tangga, dan kasus sejenisnya sudah makin meluas. h. Penyakit akibat gaya hidup modern, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, HIV/AIDS, dan penyakit sejenisnya makin mengancam umat manusia. E. Etika dan Sistem Ekonomi Pancasila Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila: a. Keadilan dan kebersamaan b. Kebebasan individu c. Kepercayaan kepada Tuhan YME dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Beberapa periode Indonesia telah berganti preseiden, akan tetapi dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila masih jauh dari harapan, rakyat masih tetap miskin. Hal ini disebabkan karena perekonomian bangasa Indonesia realitanya dibangun berlandasakan “Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”. Hal ini menyimpang jauh dari konsep Ekonomi Pancasila. • Etika dan Sistem Ekonomi Etika mempelajari perilaku/tindakan seseorang dan kelompok/lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur (manusia, lembaga, wilayah, sumber daya) yang terkoordinasi untuk mendukung peingkatan produksi (barang dan jasa) serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Bila berpegang pada pemahaman ini, maka pada tataran konsep, semua sistem ekonomi seharusnya bersifat etis karena seua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengimplementasian ketiga sistem ekonomi, semua sistem ini memunculkan dampak negatif yang serupa. Dampak yang mudah dilihat adalah keruskan lingkungan hidup. Selain itu, kesenjangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang sangat besar makin sedikit, dan sisi lain jumlah orang yang kekayaannya sedikit justru bertambah banyak. Ditambah lagi dengan munculnya berbagai kecenderungan makin meningkat, seperti berbagai jenis korupsi, kolusi, dan manipulasi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan dan kalangan pemilik/ manajemen perusahaan. Kesimpulan: bahwa sistem ekonomi apa pun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang berifat tidak etis. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas ekonomi (oknum birokrasi, pejabat negara, pemimpin perusahaan), bukan pada sistem ekonomi yang dipilih oleh suatau negara. Di sini yang berperan adalah tingkat kesadaran dalam memaknai dirinya-hakikat manusia sebagai manusia utuh atau manusia tidak utuh. F. Pengertian Dan Peranan Bisnis Seiring dengan pertumbuhan peradaban dan perkembangan zaman, pada fase berikutnya mulai timbul pertukaran barang antar kelompok yang sering disebut barter. Dengan diperkenalkannya uang sebagai alat tukar dan ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini tidak ada satu orang atau negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan barang dan jasanya sendiri. Kegiatan pertukaran atau perdagangan baik antar orang dalam satu negara atau antar negara sudah menjadi bagian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan produksi karena kegiatan perdagangan berfunsi untuk mendistribusikan barang/jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan. Terdapat dua pandangan tentang bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Keraf (1998) yaitu pandangan realistis dan pandangan idealis. Pandangan realistis melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana/alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Pandangan praktis-realistis atas bisnis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori etika egoisme atau teori hak, sedangakan paham idealisme dalam bisnis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori deontologi, teori keutamaan dan teori teonom. Penjelasan pro-kontra mengenai aktivitas bisnis dilihat dari sudut pandang etika dijelaskan melalui pemikiran Lawrence, Weber, Post (2005) tentang budaya etis yaitu pemahaman tak terucap dari semua karyawan pelaku bisnis tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima. Yang menentukan derajat keetisan atau budaya etis dari suatu kegiatan bisnis adalah orang kunci dibelakang kegiatan bisnis itu sendiri bukan bisnis itu sendiri. G. Lima Dimensi Bisnis • Dimensi Ekonomi • Dimensi Etis • Dimensi Hukum • Dimensi Sosial • Dimensi Spiritual H. Pendekatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)  Tanggung Jawab Manajemen dan Teori Pemangku Kepentingan Dari sudut pandang pengelola perusahaan (manajemen), dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Shroeder (1998), paling tidak ada enam teori pemangku kepentingan yaitu : teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori komando, teori perusahaan, dan teori ekuitas sisa residu. Belakangan ini muncul pandangan baru tentang pengelolaan perusahaan yang menggunakan beberapa istilah berbeda tapi punya makna yang sama yaitu perusahaan yang tercerahkan (enlightened company) yang diperkenalkan oleh Hansen dan Allen dalam buku yang berjudul Cracking the Millionare dan perusahaan dengan modal spiritual (spiritual capital) yang diperkenalkan oleh Zohar dan Marshall dalam buku yang berjudul spiritual capital. Tujuan pengelolaan perusahaan jelas adalah untuk meningkatkan laba dan kekayaan pemilik. Makin banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum (go public) maka mulai ada pemisahan antara pengelola (manajemen,eksekutif) dengan pemilik perusahaan (pemegang saham). Walaupun sudah ada pemisahan antara pengelola dengan pemilik perusahaan, namun orientasi dan paradigma pengeloaan masih belum berubah, sehingga kepentingan para pemangku kepentingan selain pemegang saham belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan semua pihak (orang atau lembaga) yang mempengaruhi keberadaan perusahaan dan atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan (Lawrence, Weber, dan Post, 2005). Menurut beberapa pakar, steakeholders dibagi jadi dua golongan antara lain : a) Menurut Lawrence, Weber, dan Post (2005) yaitu golongan pemangku kepentingan pasar (market stakeholders) dan pemangku kepentingan non-pasar (nonmarket stakeholders). b) Menurut Baron (2006) yaitu golongan lingkungan pasar (market environment) dan lingkungan nonpasar (nonmarket environment). c) Menurut Sonny Keraf (1998) menggunakan istilah kelompok primer (orang yang melakukan transaksi langsung pada perusahaan seperti: pelanggan, pemasok, pemodal) dan kelompok sekunder (pemangku yang tidak masuk dalam kelompok primer). Sekarang marak skandal bisnis dalam berbagai manipulasi laporan keuangan yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan besar merugikan banyak pihak yang berkepentingan, sehingga muncul peraturan baru dari pemerintah untuk mempertegas pengawasan, wewenang, dan tanggungjawab para eksekutif dalam perusahaan. Perilaku para eksekutif inilah yang sebenarnya sangat menentukan keberlangsungan perusahaan sehingga mereka dituntut untuk bersifat etis dan punya tingkat kesadaran transedental atau tingkat kesadaran spiritual. Dalam tingkat kesadaran spiritual inilah para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola dengan tulus menjadi sejahtera, sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Perusahaan yang dikelola akan menjadi perusahaan yang tercerahkan (enlightened company). Hubungan Tingkat Kesadaran, Teori Etika, dan Paradigma Pengelolaan Perusahaan Tingkat Kesadaran Teori Etika Paradigma Pengelolaan Sasaran Perusahaan Kesadaran Hewani • Teori Egoisme • Teori Hak • Paradigma kepemilikan • Paradigma pemegang saham • Memperoleh keuntungan dan keuntungan optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai pemilik perusahaan • Pengelola sudah terpisah dari para pemegang saham selaku pemilik perusahaan • Sasaran perusahaan adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pemegang saham Kesadaran manusiawi • Teori Utilitatianisme • Teori keadilan • Teori kewajiban • Teori keutamaan Paradigma Ekuitas Sasaran pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan investor Paradigma perusahaan Sasaran pengelolaan perusahaan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kesadaran Transedental Teori Teonom Paradigma perusahaan tercerahkan Tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian tulus untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam Analis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analis) Perusahaan adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan, antara lain: a. Lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan b. Cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan c. Cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan: a. Pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dari keputusan itu b. Kalaupun ada pihak dirugikan, dampak kerugian hanya menimpa sedikit mungkin pemangku kepentingan c. Keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan Kepentingan di sini adalah suatu yang menyebabkan kelompok pemangku kepentingan ini tertarik atau peduli pada perusahaan, sedangkan kekuasaan di sini diartikan sebagai seberapa kuat pengaruh/kekuatan kelompok ini dalam menentuka arah dan keberadaan perusahaan. Kepentingan dan kekuasaan pemangku kepentingan kelompok primer Pemangku kepentingan Kepentingan Kekuasaan Pelanggan Memperoleh produk yang aman dan berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan serta memperoleh pelayanan yang memuaskan Membatalkan pesanan dan membeli dari pesaing; melakukan kampanye negatif tentang perusahaan Pemasok Menerima pembayaran tepat waktu; memperoleh order secara teratur Membatalkan atau memboikot order dan menjual pada pesaing Pemodal • Pemegang Saham • Kreditur • Memperoleh deviden dan capital gain dari saham yang dimiliki • Memperoleh penerimaan bunga dan pengembalian pokok pinjaman sesuai jadwal yang telah ditentukan • Tidak mau membeli saham perusahaan; memberhentikan para eksekutif perusahaan • Tidak memberikan kredit; membatalkan/menarik kembali pinjaman yang telah diberikan Karyawan Memperoleh gaji/upah yang wajar dan ada kepastian kelangsungan pekerjaan Melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja; memaksakan kehendak melalui organisasi buruh yang ada Kepentingan dan kekuasaan pemangku kepentingan kelompok sekunder Pemangku kepentingan Kepentingan Kekuasaan Pemerintah Mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja; memperoleh pajak Menutup/menyegel perusahaan; mengeluarkan berbagai peraturan Masyarakat Mengharapkan peran perusahaan dalam program kesejahteraan masyarakat; menjaga kesehatan lingkungan Menekan pemerintah melalui unjuk rasa missal; melakukan aksi kekerasan Media massa Menginformasikan semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan isu etika, nilai-nilai, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan Mempublikasikan berita negatif yang merusak citra perusahaan Aktivis lingkungan Kepedulian terhadap pengaruh positif dan negatif dari tindakan perusahaan terhadap lingkungan hidup, HAM dan sebagainya Mengkampanyekan aksi boikot dengan mempengaruhi pemerintah, media massa, dan masyarakat; melobi pemerintah untuk membatasi/melarang impor produk perusahaan tersebut bila merusak lingkungan hidup atau melanggar HAM I. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) Pengertian CSR a. The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. b. EU Green Paper on CSR memberikan definisi sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. c. Magnan dan Ferrel mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. d. A.B Susanto mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan keluar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai peningkat kesejahteraan dan kompetensi masyarakat. e. Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga dimenti, yang lebih popular dengan singkatan 3P, yaitu: Profit, People, dan Planet. Konsep CSR memadukan tiga fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu: fungsi ekonomis, sosial, dan alamiah.  Tingkat Lingkup keterlibatan dalam CSR Keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran pelaku bisnis dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Ada tiga tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu: tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran transedental. Program CSR akan berjalan efektif jika pihak terkait dalam bisnis (Pengelola, Pemerintah, dan Masyarakat) sudah mempunyai kesadaran manusiawi dan transedental, serta menganut teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontology, keutamaan, dan teonom. Lawrence, Weber, dan Post(2005) melukiskan tingkat kesadaran ini dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis dengan pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan, yaitu: inactive, reactive, dan interactive. Bersarkan tingkat/lingkup keterlibatan ini, Lawrence, Weber, dan Post (2005) membedakan dua prinsip CSR, yaitu: prinsip amal dan prinsip pelayanan. Perbedaan kedua prinsip ini terletak pada perbedaan kesadaran dan lingkup keterlibatan Ciri-ciri Prinsip Amal Prinsip Pelayanan Definisi Bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada kelompok atau orang yang membutuhkan Sebagai agen publik, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan Tipe Aktivitas Filantropi korporasi; tindakan sekarela untuk menunjang citra perusahaan Mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat; menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat Contoh Mendirikan yayasan amal, berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan Pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan stakeholder dalam perencanaan strategis perusahaan  Pro dan Kontra Terhadap CSR Masih banyak yang menentang implementasi CSR walaupun telah banyak yang menyadari dan menyetujui pentingnya perusahaan melaksanakan program CSR. Alasan-alasan yang menentang CSR menurut Sonny Keraf (1998) antara lain: a. Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga social b. Perhatian manajemen akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan c. Biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat/konsumen itu sendiri d. Tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosia KESIMPULAN Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas Pokok maslah ilmu ekonomi yaitu produksi, konsumsi dan distribusi yang kemudian dikembangkan oleh aliran ekonomi modern menjadi apa yang akan di produksi (what). Bagaimana cara memproduksi (how), untuk siapa barang itu di produksi (for whom). Hubungan antara bisnis dan masyarakat saling berhubungan untuk memajukan kepentingan bersama. Dalam dunia bisnis biasanya di kenal dengan sebutan rumah tangga produsen dan masyarakat biasanya di kenal dengan sebutan rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen akan menghasilkan barang dan jasa yang akan dibeli konsumen, konsumen disini digolongkan menjadi 4, yaitu: konsumen, pemerintah, dunia bisnis itu sendiri dan orang asing. Jika hubungan antara RTP dan RTK sangat baik maka pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan maju, sehingga dapat memperluas lapangan kerja, pendapatan masyarakat di negara tersebut akan meningkat, dapat meningkatkan standart hidup dan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Selain membawa dampak yang positif bagi suatu negara dunia bisnis juga membawa beberapa resiko. Resiko dalam dunia bisnis ini di bagi menjadi dua bagia, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Perbedaan di antara keduanya, yaitu kemungkinan untung ada atau tidak, untuk risiko spekulatif masih terdapat kemungkinan untung sedangkan untuk risiko murni tidak dapat kemungkinan untung. Dalam dunia bisnis dan ekonomi selain hubungan RTP dan RTK di perlukan juga hubungan antara bisnis dan pemerintah. Berkembangnya industrilisasi di suatu negara, tak lepas dari peran pemerintah dalam mendukung lahirnya perusahaan dengan segala kebijakan yang dimilikinya. Hal ini membuat hubungan antara pemerintah dan perusahaan, ibarat dua sisi mata uang. Dimana hubungan keduanya, bersifat dinamis dan kompleks. Pemerintah dapat turut mengendalikan harga dengan menerapkan kebijaksanaan harga, ceiling price atau floor price. Ini tujuannya untuk melindungi rakyat, misalnya penetapan harga gula pasir, beras, tepung terigu, dan barang kebutuhan rakyat lainnya. DAFTAR PUSTAKA 1. Alma, Buchari. 2010. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta 2. http://komunikasi.us/index.php/mata-kuliah/kmm/14-rcm/4383-harmonisasi-hubungan-antara-perusahaan-dan-pemerintah 3. http://sharingforall.weebly.com/kwu.html 4. http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko 5. http://akunt.blogspot.com/2012/04/pengertian-resiko-bisnis-dan-finansial.html 6. http://parapepetualangmimpi.blogspot.com/2011/10/pengantar-bisnis-ekonomi.html#sthash.queFey6H.dpuf 7. http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/pertumbuhan-ekonomi-definisi-sumber.html 8. Posted by Aria Prasetia Dharma Posted on 6:07 AM with No comments